Banda Aceh, 21 Mei 2026
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menetapkan Provinsi Aceh sebagai daerah percontohan nasional dalam percepatan penurunan angka anak zero dose (anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali). Pendekatan berbasis kolaborasi lokal dan nilai religius di Aceh dinilai menjadi model yang efektif untuk diterapkan di tingkat nasional.
Wamenkes Dante, menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan lapangan tematik di Kota Banda Aceh, Jumat (22/5). Selain itu Wamenkes Dante juga meninjau langsung pelayanan kesehatan primer di Posyandu Sejahtera Desa Panteriek dan UPTD Puskesmas Lueng Bata.
“Aceh menunjukkan pola kolaborasi yang kuat antara pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, hingga organisasi perempuan dalam meningkatkan kesadaran imunisasi bagi anak-anak. Ini salah satu percontohan bagaimana membangun kerja sama dengan berbagai elemen lokal,” ujar Wamenkes Dante.
Wamenkes Dante mengapresiasi sejumlah inovasi strategis berbasis kearifan lokal di Aceh. Salah satunya adalah langkah kepala daerah yang menerbitkan surat edaran agar para khatib menyampaikan khutbah Jumat mengenai pentingnya imunisasi. Menurutnya, pendekatan persuasif yang menyentuh sisi agama dan budaya sangat efektif bagi masyarakat Aceh. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mendorong pemenuhan imunisasi bagi anak-anak Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui seruan khusus.
Berdasarkan data Kemenkes tahun 2025, capaian nasional imunisasi bayi lengkap berada di angka 80,2%. Tercatat ada sekitar 2,3 juta anak zero dose di Indonesia, dengan 61 ribu di antaranya berada di Provinsi Aceh. Khusus di Kota Banda Aceh, jumlah anak zero dose dalam periode 2021-2025 telah berhasil ditekan sebesar 4%—dari 2,6 ribu menjadi 2,5 ribu anak—namun trennya masih berfluktuasi.
Hingga minggu ke-19 tahun 2026, tercatat ada 263 kasus campak di Provinsi Aceh, dengan 24 kasus di antaranya berada di Kota Banda Aceh. Kemenkes mendorong akselerasi penanganan untuk menyikapi kendala waktu orang tua serta misinformasi seputar efek samping vaksin.
Strategi baru yang disiapkan adalah memodifikasi waktu pelayanan kesehatan. Kemenkes berencana membuka atau menggeser layanan imunisasi ke hari Sabtu atau hari libur agar ayah atau kepala keluarga bisa mendampingi ke fasilitas kesehatan. Dengan kehadiran ayah, petugas kesehatan dapat memberikan edukasi terarah dan bersama-sama mengambil keputusan terbaik bagi perlindungan anak.
Pada kesempatan yan sama Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan bahwa pemerintah kota terus mengedepankan pendekatan persuasif dan edukasi tanpa sanksi. Selain mengoptimalkan sosialisasi melalui sekolah dan ceramah keagamaan, Pemko Banda Aceh juga memperkuat pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di puskesmas sebagai langkah awal edukasi kesehatan keluarga.
Antusiasme masyarakat terhadap program kesehatan dasar di Aceh menunjukkan sinyal positif. Berdasarkan data aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) per 20 Mei 2026, tingkat kehadiran masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencapai 89,86% untuk tingkat Provinsi Aceh (251.977 kehadiran) dan 95,42% untuk Kota Banda Aceh (8.461 kehadiran).
Dante menegaskan, pemenuhan perlindungan anak dari penyakit menular merupakan fondasi utama dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. “Keberhasilan dari bumi Aceh yang berada di paling barat Indonesia ini akan dicontohkan secara nasional. Kita harus mulai dari kesehatan generasi muda saat ini agar bonus demografi bangsa kita tidak gagal di masa depan,” pungkas Dante.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui hotline Halo Kemenkes 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
