Jakarta, 11 Juni 2026
Kementerian Kesehatan RI menekankan pentingnya kepercayaan, transparansi, dan hasil yang terukur dalam kerja sama pendanaan filantropi di sektor kesehatan. Pesan itu disampaikan Menteri Kesehatan RI, Budi G. Sadikin, dalam AVPN Southeast Asia Health Impact Leadership Forum 2026 di Pullman Jakarta Thamrin CBD, Kamis (11/6).
“Bagi kami, filantropi adalah soal kepercayaan. Kepercayaan tidak bisa didapat begitu saja. Kepercayaan harus diusahakan,” kata Menkes.
Ia menjelaskan, pemerintah membuka ruang bagi donor untuk menyalurkan dukungan melalui pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta, selama hasil yang dituju sejalan dengan prioritas kesehatan nasional. Ia mencontohkan upaya menurunkan angka kematian ibu. Menurutnya, pelaksana program bisa berasal dari sektor pemerintah maupun swasta.
“Selama angka kematiannya berkurang, yang kami pedulikan adalah jumlah kematian yang berhasil dikurangi,” ujarnya.
Menkes meminta setiap aliran pendanaan didaftarkan ke Kemenkes agar hasilnya bisa dipantau. Dengan cara itu, kontribusi program pemerintah dan non-pemerintah dapat diukur secara transparan. Ia mengatakan, pendekatan ini juga memberi fleksibilitas bagi donor dalam menyalurkan pendanaan.
Dalam forum tersebut, Menkes menyebut sejumlah dukungan filantropi dan mitra pembangunan yang telah berjalan, antara lain dukungan Uni Emirat Arab untuk pembangunan rumah sakit di Solo, dukungan lembaga Jepang senilai 10 miliar yen untuk pembangunan rumah sakit 22 lantai, serta dukungan Vitamin Angel berupa jutaan tablet untuk membantu meningkatkan gizi ibu hamil. Ia juga menyebut kerja sama vaksinasi HPV bersama MSD dan mitra lain, termasuk pemanfaatan hibah untuk mempercepat ketersediaan vaksin.
Ia menekankan setiap program memiliki perhitungan yang jelas. Menkes mencontohkan rencana vaksinasi HPV untuk 50 juta ibu di Indonesia. Menurutnya, jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah, program itu baru bisa selesai dalam 20 tahun. Sementara setiap tahun sekitar 10.000 perempuan Indonesia meninggal karena infeksi HPV. Dengan dukungan pendanaan yang mempercepat vaksinasi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, sekitar 100.000 kematian bisa dicegah.
“Anggarannya ada, kesenjangannya ada, sehingga bisa diisi. Semuanya transparan. Setelah diterima, laporannya akan ada,” ujarnya.
Sebagai informasi, Kemenkes dan AVPN telah menandatangani MoU kerja sama strategis untuk percepatan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada 13 Mei 2026. MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes dan CEO AVPN. Ruang lingkupnya mencakup mobilisasi sumber daya filantropi dan investasi sosial untuk program kesehatan prioritas nasional, dukungan inovasi dan teknologi kesehatan, penguatan jejaring multisektor, pelaksanaan proyek percontohan SDGs di sektor kesehatan, penyebarluasan informasi keanggotaan dan layanan AVPN, serta kerja sama lain sesuai kewenangan kedua pihak.
AVPN Southeast Asia Health Impact Leadership Forum 2026 merupakan forum regional pertama AVPN di Asia Tenggara yang mempertemukan pemimpin sektor korporasi, filantropi, farmasi, life sciences, dan kebijakan publik. Forum ini mengangkat empat fokus: memperkuat ekosistem kesehatan mental anak muda, mempercepat eliminasi kanker serviks, memajukan gizi ibu dan anak, serta pembiayaan inovatif untuk riset dan pengembangan penyakit menular.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
