Jakarta, 8 September 2025
Pemerintah memulai program PPDS Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) dengan menempatkan 58 peserta dari berbagai daerah yang selama ini mengalami kelangkaan tenaga spesialis. Seluruh peserta angkatan pertama ini dipastikan akan kembali bertugas di daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan.
Ketua Program PPDS RSPPU yang juga sebagai Dirjen Kesehatan Lanjutan dr. Azhar Jaya menegaskan program ini dirancang untuk menutup kesenjangan distribusi dokter.
“Yang hadir di sini tidak ada yang berasal dari kota besar, semuanya dari daerah-daerah yang dokter spesialisnya mengalami kelangkaan,” ujarnya dalam Orientasi Program Pendidikan Dokter Spesialis yang diselenggarakan di Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (PPDS RSPPU) di Jakarta, Senin (8/9).
Peserta didik berasal dari berbagai program studi, antara lain Ilmu Kesehatan Anak, Neurologi, Jantung dan Pembuluh Darah, Onkologi Radiasi, Orthopaedi dan Traumatologi, serta Ilmu Kesehatan Mata. Mereka akan ditempatkan di RS PON, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RS Mata Cicendo, RS Ortopaedi Soeharso Solo, dan RSAB Harapan Kita.
Dalam orientasi tahap pertama, peserta diperkenalkan pada peran, tanggung jawab, sistem pembelajaran, serta etika profesi. Selanjutnya, orientasi dilanjutkan di masing-masing rumah sakit untuk memahami pola kerja dan budaya kerja yang berlaku.
Azhar memastikan setiap peserta terikat komitmen formal.
“Bapak Ibu semua adalah sebagai peserta didik yang bekerja. Oleh sebab itu nanti sebelum masuk akan ada penandatanganan komitmen dan indikator kinerja,” katanya.
Program ini diharapkan dapat memperbaiki distribusi dokter spesialis di seluruh Indonesia. Dengan pola rekrutmen berbasis kebutuhan daerah, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi rumah sakit daerah yang kesulitan tenaga ahli.
“Saya sudah berbicara dengan bapak ibu di sini, semuanya akan kembali ke daerahnya masing-masing ketika menyelesaikan pendidikan,” ujar Azhar.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. (D2/SK)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
